EVALUASI EFEKTIFITAS PENYALURAN PROGRAM PERUMAHAN SUBSIDI (STUDI KASUS: PERUMAHAN RANCAEKEK PERMAI 2 BANDUNG)
DOI:
https://doi.org/10.31848/arcade.v7i1.1706Keywords:
Efektivitas, Evaluasi, Penyaluran Subsidi Perumahan, Keterjangkauan, Masyarakat Berpenghasilan RendahAbstract
Berbagai program subsidi perumahan yang telah disalurkan oleh pemerintah khususnya bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih kerap terjadi berbagai permasalahan. Banyak ditemukan banyak unit rumah dimiliki oleh kelompok yang bukan sasarannya, banyaknya terdapat rumah yang sudah dibeli tetapi tidak dihuni oleh pemiliknya dan buruknya kondisi prasarana dan fisik bangunan, yang mana hal ini juga terjadi di Perumahan Rancaekek Permai 2, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Berangkat dari fenomena tersebut artikel ini mengkaji apakah penyaluran subsidi perumahan yang ada di Kecamatan Rancaekek apakah telah efektif atau belum. Penelitian ini menggunakan metode mix-method (kualitatif dan kuantitatif) dengan pengambilan data berupa in-depth interview terstruktur dan observasi. Wawancara dilakukan kepada 10 informan yang tinggal di Perumahan Rancaekek Permai 2, 1 Ketua Rukun Warga dan 1 Humas Pihak Pengembang. Analisis data menunjukkan persentase variabel mekanisme program 80% atau baik. Sedangkan, variabel produk perumahan memiliki persentase sebesar 33,75% atau tidak baik. Sehingga, Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyaluran perumahan bersubsidi di Perumahan Rancaekek Permai 2 memiliki persentase sebesar 56,87% atau efektif. Meskipun demikian, persentase ini relatif kecil dan patut untuk ditingkatkan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa aspek kelompok sasaran, fisik bangunan dan prasarana umum harus ditingkatkan dan harus dilakukan pengawasan ketat oleh pemerintah.References
Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). Urban public finance in developing countries. The World Bank.
Adimagistra, T., & Pigawati, B. 2016. Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas Semarang. Jurnal Pengembangan Kota, 4, 58-66.
Biro Pusat Statistik. (2020). Statistik Indonesia. Biro Pusat Statistik.
Buhaerah, P. (2019). Pengaruh Kredit Pemilikan Rumah terhadap Keterjangkauan Harga Properti Residensial. Kajian Ekonomi & Keuangan, 3(3). https://doi.org/10.31685/kek.V3i1.527
Burke, Terry. 2003. Measuring Housing Affordability. Swinburne Monash AHURI Centre, Swinburne University of Technology.
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. (2022). Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pembiayaan.pu.go.id. http://pembiayaan.pu.go.id
Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University
Fanny, S., Agus, F. & Muliana, R. (2020). Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kecamatan Tenayan Raya). Jurnal Saintis, 20(02), 101-109.
Guna, D. Y. 2009. Ability to Pay (ATP)/ Willingness to Pay (WTP). Dipetik Juni Kamis, 2013, dari Dardela.com.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). Sikumbang: Daftar lokasi perumahan. http://sikumbang.ppdpp.id
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). Sikumbang: Daftar lokasi perumahan. http://sikumbang.ppdpp.id
Lakat, R. M. S. (2007). Evaluasi Efektifitas Subsidi Pemerintah pada Perumahan Sederhana [Master’s Thesis].
Litman, T. (2007) Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penrbit Buku UPP AMP YKPN, Yogyakarta
Marchat, 2011. Keefektivan Kebijakan Pemberian Subsidi Kpr/Btn Serta Sarana Dan Prasarana Permukiman Di Perumnas Pucang Gading Cabang Semarang. Universitas Negeri Semarang
Mowbray, Robert. 2006. Private Rental: Can It Deliver Affordable Housing to Low-Income Tenants?. Shelter New South Wales Issues Paper, June
Sedarmayanti, APU. 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Penerbit Mandar Maju
Sulaiman, S. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Undang–undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 1(1).
Sugiono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung: ALFABETA.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Till, M. (2005). Assessing The Housing Dimension Of Social Inclusion In Six European Countries. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 18(2), 153–181. doi:10.1080/13511610500096475
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 139 Tahun 2002
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020 Tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.03 tahun 2018 pemberian bantuan PSU
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2015 tentang FLPP Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang No. 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.
Peraturan Menteri PUPR No.29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal PUPR
Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2016, tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Permenpera No.4 tahun 2012 tentang pengadaan perumahan melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2016-2036
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan peraturan pelaksananya
